Indonesian
Arabic
Dutch
English
French
German
Italian
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish
PA MUARA BUNGO, GELAR RAKOR AWAL TAHUN 2019
Bungo | www.pa-muarabungo.go.id
Muara Bungo, Senin 7 Januari 2019, Memasuki awal tahun 2019 PA Muara Bungo melaksanakan Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Ketua PA Muara Bungo Dra. Hj. Asmidar. Sesuai dengan undangan, Rapat Koordinasi dimulai pukul 14.00 Wib bertempat di ruang sidang utama, yang dihadiri oleh semua warga PA Muara Bungo, mulai dari Ketua, Hakim, Panitera, sekretaris, Pejabat Fungsional dan Struktural, serta Honorer PA Muara Bungo.
Rapat Koordinasi dibuka oleh Sekretaris Hoiriah, S.Ag, M.H, Beliau menyampaikan bahwa agenda rapat perdana di awal tahun ini adalah tentang perencanaan pelaksanaan Rapat kerja (Raker) PA Muara Bungo tahun 2019 dan pembentukan panitia raker serta Pembentukan Tim PTSP PA Muara Bungo tahun 2019.
Dalam kesempatan ini Ketua PA Muara Bungo menyampaikan bahwa banyak yang harus dibahas dalam raker, terutama tentang evaluasi kinerja PA Muara Bungo tahun 2018 dan program kerja tahun 2019, oleh sebab itu perlu persiapan yang matang dari masing-masing bagian harus mempersiapkan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas pada raker nanti.
Hj. Asmidar Menunjuk Hakim PA Muara Bungo Ahmad Patrawan,S.HI sebagai Ketua dan Asnawi,S.H sebagai Sekretaris Panitia Raker PA Mab th 2019, dan disetujui oleh semua warga PA Muara Bungo, Raker Insya Allah akan kita laksanakan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 di Kantor PA Muara Bungo, Selanjutnya Rio Satria, S.HI, M.E.Sy terpilih sebagai Ketua Tim PTSP PA Muara Bungo tahun 2019.
Di akhir acara Bunda Asmidar menyampaikan bahwa Insya Allah setelah acara Raker selesai kita akan mengadakan family gathering yang sudah lama kita rencanakan, mudah-mudahan segera terlaksana dengan izin Allah, masalah tempat dan tujuannya akan dibicarakan setelah raker selesai,Ujar Beliau (JurdilagaPA Muara Bungo)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.