Indonesian
Arabic
Dutch
English
French
German
Italian
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish
5 perkara hiasi sidang Perdana di tahun 2019
Muara Bungo, Rabu 2 Januari 2019, Hari pertama kerja di Tahun 2019, Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo langsung aktif untuk mennjalanan sidang perdananya.
Majelis yang bersidang pada hari ini ada dua Majelis yaitu Majelis Ketua, Dra. Hj. Asmidar yang beranggotakan Dani Ramdani, S.H.I., M.H., dan Rio Satria, S.H.I, M.E.Sy. dengan Panitera Ghozi, S. Ag., MA. Sedangkan Majelis kedua adalah Majelis C1, yaitu Ahmad Patrawan, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, dan Dani Ramdani, S.H.I., M.H., dan Rio Satria, S.H.I, M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan Tet Tazani, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti.
Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo menyidangkan sebanyak 5 perkara. Sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut, diawali dengan sidang isbat nikah dengan nomor perkara 136/Pdt.P/2018/PA.Mab. Sidang pada hari ini dilaksanakan dengan lancar sehingga dapat diselesaikan sebelum jam istirahat siang.
Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo sangat berbangga dengan kedisiplinan Pegawai pada hari ini, karena 100 persen pegawai dan Honorer PA Muara Bungo langsung bertugas. “Hari ini meski hari pertama kerja setelah libur panjang, kami tetap bersemangat untuk melaksanakan tugas rutin termasuk bersidang, hari ini ada 5 perkara yang disidangkan dari 5 perkara tersebut ada 1 perkara yang putus yaitu perkara Permohonan Isbat Nikah” Ujar Dra. Hj. Asmidar.
Kita berharap dengan semangatnya di hari pertama kerja, juga semangat dihari berikutnya sehingga PA Muara Bungo yang sudah terakreditasi dengan nilai A Excelent, tetap berprestasi di tahun 2019. “Kami tetap akan menjaga semangat dan kekompakan dalam bekerja sehingga besar harapan prestasi yang pernah diraih dapat dipertahankan atau bahkan bisa ditingkatkan lagi” Ungkap Ibu berdarah Aceh ini. (Jurdilaga PA Muara Bungo)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.