Indonesian
Arabic
Dutch
English
French
German
Italian
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish
UPACARA PERINGATAN HUT RI KE - 74 PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO
Bungo | Sabtu, 17 Agustus 2019, pukul 08.00 WIB. Pagi Pengadilan Agama Muara Bungo melaksanakan Upacara Pengibaran Bendera dalam rangka memperingati HUT-RI yang ke-74. Yang dilaksanakan di halaman Gedung Kantor Pengadilan Agama Muara Bungo. Upacara tersebut dilaksanakan dengan khidmat, sebagai wujud rasa cinta kita sebagai warga Pengadilan Agama Muara Bungo terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketua pengadilan Agama Muara Bungo Suspawati, S. Ag bertindak sebagai Inspektur Upacara yang didampingi oleh Ajudan Supri Yanto. Mengheningkan cipta dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, dimana para pahlawan tersebut telah berjuang merebut kemerdekaan untuk rakyat indonesia dengan mengorbankan jiwa dan raga demi Indonesia merdeka. Kemudian pembacaan Teks Proklamasi masih dibacakan oleh Maksor, S. Pd.I. (Kasubbag. PTIP) pembacaan UUD 1945 oleh Deri Praja Kusuma, S. Kom, M.S.I. (Kasubbag. Umum dan Keuangan), Pembancaan Do’a oleh Asnawi, S.H. (Panitera Pengganti).
Bertindak sebagai komandan Upacara Al Hafiz. A (Satpam), sebagai Pengibar Bendera adalah Rini Hafsari Susilawati, S.E. M.H., Heri Yani dan Syaf Yudin.
KPA Muara Bungo dalam amanatnya menyampaikan isi pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang intinya berkomitmen menjalankan Birokrasi yang ringkas dengan tidak melanggar aturan yang ada, serta memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan.
Dengan tidak mengurangi rasa khidmat-nya upacara Peringatan HUT RI ke 74 sebelum ditutup diadakan acara penyematan Satya Lancana Karya Satya kepada Pegawai Pengadilan Agama Muara Bungo sebanyak 4 Orang, diantaranya : Ahmad Patrawan, S.H.I., Hoiriah, S. Ag, Deri Praja Kusuma, S. Kom, M.S.I. dan Hazizah, S.Sy. acara diakhiri dengan foto bersama. (Jurdilaga/MR).
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.