Indonesian
Arabic
Dutch
English
French
German
Italian
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish
Assesmen Surveilance APM di PA Muara Bungo
Bungo – Rabu 14 November 2018. Pukul 14.00 WIB Tim Assesmen Surveilance APM PTA Jambi mendatangi Pengadilan Agama Muara Bungo, Tim Assesmen Surveilance diketuai oleh H. Idris Latif, S.H., M.H. (Sekretaris PTA Jambi), Yudhistira Adi Pinto, S.E., M.H, Ahmad Ghufron, S.E.,M.M., Ukbah Rizal, S. Kom dan Rovel Rinaldi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai anggota, Kedatangan Tim Assesmen Surveillance disambut hangat oleh Ketua dan seluruh hakim serta pegawai Pengadilan Agama Muara Bungo. Selang tidak berapa lama setelah kedatangan Tim Assesmen Surveilance langsung diadakan acara Ovening Meeting Surveilance di Aula Kantor PA Muara Bungo.
Selama dua hari mulai tanggal 14 s/d 15 November 2018, tim akan melakukan assesmen surveillance akreditasi penjaminan mutu Pengadilan Agama Muara Bungo. Dra. Hj. Asmidar dalam sambutannya pada acara Ovening Meeting Surveilance memimpin yel-yel dan menyampaikan bahwa PA Muara Bungo siap diuji dan insya allah diharapkan dapat mempertahankan "A EXCELLENT" yang telah diraih setahun yang lalu ujar beliau.
Hal ini diamini oleh Ahmad Patrawan, S.H.I. sekaligus Ketua APM PA. Muara Bungo, "Insya Allah, Pengadilan Agama Muara Bungo dapat mempertahankan " A EXCELLENT", saya percaya bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil.
Sementara itu H. Idris Latif, S.H.,M.H. selaku ketua Tim Assesmen Surveilance dalam sambutannya pada acara Ovening Meeting menyampaikan bahwa "Tujuan diadakannya surveilance ini untuk memonitoring konsistensi satker bapak dan ibu, apakah setelah mendapatkan "A EXCELLENT" dalam sertifikasi dan akreditasi, kinerja dan pola kerjanya konsisten sesuai APM atau justru terlena sehingga malah lebih buruk. Acara Closing Meeting Assesmen Surveilance dilaksanakan pada tanggal 15 November 2018. Semoga Pengadilan Agama Muara Bungo tetap jaya, dan bisa serta oke susuai dengan yel-yelnya," ujar beliau. (Jurdilaga PA. Muara Bungo / Maksor)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.