Indonesian
Arabic
Dutch
English
French
German
Italian
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish
Bertindak selaku inspektur upacara, Bupati Bungo H. Mashuri, S.P, M.E. Upacara yang dimulai sekitar pukul 07.30 WIB di hadiri oleh pejabat daerah dan segenap Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo.
Dalam sambutannyan H. Mashuri menyampaikan amanat dari Menteri Agama Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin, Bahwa Beliau Turut berduka cita atas musibah gempa dan tsunami yang menimpa saudara kita di Lombok, Palu, Banten dan Lampung, musibah ini kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena Allah yang mengatur alam jagad raya ini.
Menteri Agama juga meminta agar setiap ASN Kemenag dapat menjadi duta-duta yang senantiasa menyebarkan kebersamaan umat. “ASN Kemenag harus jadi yang terdepan dalam menjaga kebersamaan umat,” tema “Jaga Kebersamaan Umat” relevan dan penting untuk digaungkan. “Kemenag harus menjadi yang terdepan dalam mempromosikan hal ini,” ujarnya.
Seusai upacara, acara dilanjutkan dengan ramah tamah di ruang rapat kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo Drs. Hasbi, M.Pd.I.
Dalam kesempatan ini Ketua PA Muara Bungo Dra. Hj. Asmidar menyampaikan ucapan selamat Hari Amal Bhakti (HAB) yang ke – 73 kepada Kementerian Agama Kabupaten Bungo, semoga Kemenag Kabupaten Bungo semakin Jaya kedepannya. (FE Sutan Kayo-Jurdilaga PA Muara Bungo/PTA Jambi)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.