Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

JADWAL SIDANG

jwdl sdngKemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

INFO PERKARA (SIPP)

sippabcMelalui (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

SIWAS

ecourtAplikasi pengaduan yang disediakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-COURT

ecourtLayanan pendaftaran perkara, taksiran panjar biaya, pembayaran online, dan pemanggilan secara elektronik.

e-SKUM

eskumEstimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Shop Site

Name Position Phone Suburb State Country
Shop Address 555-555-5555 Our City Our Province Our Country

Subcategories

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI  Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Selengkapnya

PUBLIKASI ARTIKEL

RESEPSI PERNIKAHAN (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian) Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. (Calon Hakim pada Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim...
Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran (WNI dengan WNA) yang Dilaksanakan di Luar Negeri Oleh : Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H.,...
Artikel lainnya

Kategori

Reformasi Birokrasi

Pengumuman

Seputar PA Muara Bungo

 

We have 29 guests and no members online

Pengadilan Agama Muara Bungo@2018