Indonesian
Arabic
Dutch
English
French
German
Italian
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish
Kunjungan Perdana KPTA Jambi ke PA Muara Bungo
Bungo | Rabu 14 Oktober 2020 PA Muara Bungo kedatangan tamu istimewa yakni Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang baru melakukan kunjungan perdana ke Pengadilan Agama Muara Bungo.
Sejak resmi dilantik menjadi KPTA Jambi pada tanggal 28 September 2020 lalu, ini merupakan pertama kalinya Bapak Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I. berkunjung ke PA Muara Bungo. Ditemani istri tercinta dan Panitera PTA Jambi, KPTA Jambi silaturahmi sekaligus perkenalan diri selaku pimpinan PTA Jambi kepada Pengadilan Agama yang ada diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
Selain silaturahmi dalam kesempatan itu juga beliau memberikan pembinaan serta menyampaikan beberapa program yang akan diterapkan kedepan dalam peningkatan kualitas kinerja seluruh aparatur Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, salah satunya yaitu Aplikasi Penyampaian Berkas Perkara Banding, kesan pertamanya di PA Muara Bungo KPTA Jambi memuji kebersihan kantor PA Muara Bungo sangat baik, "dari segi kebersihan dan kerapian ruang kerja PA Muara Bungo sangat baik, kalau soal kinerja saya belum mengetahui karena belum pernah melihat produk PA Muara Bungo ujarnya".
Acara diakhiri dengan foto bersama KPTA Jambi beserta romobongan dengan seluruh aparatur PA Muara Bungo. Jurdilaga/MR
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.